KUDUS, ansorkudus.or.ID – Lambatnya Dinas Kesehatan Kudus (DKK) dalam pencegahan dan pemberantasan Demam Berdarah Dengeu ( DBD) sangat berakibat fatal. Dan hal itu terkuak dalam pertemuan kemarin antara Dinas Kesehatan dengan fasilitas kesehatan (faskes) Rumah Sakit.
Perbedaan data yang sangat signifkan menjadikan tragedi yang luar biasa di masyarakat Kudus. Pun langkah antisipatif hanya sebatas sosialisasi tanpa ada upaya penggerakan masif yang dipelopori oleh Dinas Kesehatan.
“Ini hampir mirip dengan tragedi covid 19 di Kudus dimana seharusnya DKK bergerak sebagai leading sektor pandemi namun malah “mbingungi” sendiri. Dan hal yang sama juga terjadi saat ini ketika banyak anak-anak sakit DBD dan meninggal,” ujar Kiai Sya’roni selalu Wakabid Kebijakan Publik dan dan Kerjasama Antar Lembaga PC GP Ansor Kabupaten Kudus.
Sebagaimana ditulis di berbagai media massa Kudus, Plh Kepala Dinas Kesehatan Kudus, dr. Andini Aridewi melaporkan bahwa jumlah kasus DBD di Kudus periode Januari 2022 hanya ada 77 kasus dengan 1 pasien meninggal dunia. Sedang data pembanding dari RSUD dr. Loekmono Hadi dilaporkan periode Januari 2022, jumlah pasien yang dirawat di RS milik Pemkab Kudus sudah mencapai 214 orang dengan 4 pasien diantaranya meninggal dunia.
Sedang di RS Mardi Rahayu 18 Januari 2022 sebanyak 159 pasien DBD dengan 2 anak meninggal dunia. RS Aisiyah mencatat pada bulan desember 110 kasus DBD pada anak dan 45 kasus peridoe 1-19 Januari 2022.
“Masih ada 3 RS yang belum kita akses datanya. Alangkah tragis pengolah data Dinas Kesehatan Kudus jauh berbeda dengan riil yang dirawat Rumah Sakit. Ini baru data saja sudah porak poranda apalagi upaya pencegahan dan penanggulangan DBD. Banyak masyarakat yang berteriak apa menunggu ada anak yang meninggal baru kemudian Dinas turun tangan?” tandasnya.
Saat ini masyarakat saking jengkelnya akhirnya turun sendiri mengatasi problem DBD. Masyarakat tidak peduli jika ada ada donatur dari Dewan atau Parpol yang berniat membantu penanggulangan lewat fooging atau sejenisnya.
”Kita tidak peduli partainya yang penting jiwa masyarakat harus kita selamatkan dulu salus populi suprema lex esto keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara,” tandasnya.
Pemerintah harus melihat keseriusan Dinas Kesehatan selama ini. Jangan lagi masyarakat Kudus menjadi korban karena masalah kesehatan. Leading sektor kesehatan masyarakat ada di Dinas Kesehatan,
Lebih lanjut aktivis muda NU Peduli ini juga menyampaikan, Ansor akan mengamati kasus ini setiap saat. Jika dirasa diperlukan kita akan kerjasama dengan LKNU dan Lazisnu dalam rangka pemberantasan dan pencegahan DBD. Action di lapangan ratusan Kader Bagana akan kita siapkan untuk turun bakti lingkungan. (*)
